Berdiri di pusat Kota Bengkulu menyajikan lanskap pertumbuhan ekonomi yang modern. Namun, jika kita bergeser beberapa kilometer ke arah pinggiran kota menuju tapal batas wilayah suburban kita akan menemukan realitas sosial yang kontras. Struktur sosial masyarakat pinggiran Kota Bengkulu saat ini sedang dihadapkan pada ancaman tersembunyi: ketimpangan akses informasi dan marjinalisasi pendidikan. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis belum meratanya sinyal internet atau minimnya gedung sekolah. Secara sosiologis, ini adalah bentuk ketimpangan struktural yang memicu lingkaran setan kemiskinan generasi baru (intergenerational poverty). Saat anak-anak di pusat kota dengan mudah mengakses jurnal digital, bimbingan belajar berbasis AI, dan perpustakaan modern, anak-anak di wilayah pinggiran harus puas dengan fasilitas apa adanya.
Data di Balik Ketimpangan
Pembangunan ini tercermin jelas dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu (2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bengkulu memang melesat tinggi di atas angka 80 (kategori sangat tinggi). Namun, angka ini mengalami penurunan drastis ketika bergeser ke wilayah penyangga pinggiran seperti Kabupaten Bengkulu Tengah yang berada di kisaran 69-70, atau Kabupaten Seluma di angka 68 (BPS Provinsi Bengkulu, 2025). Masyarakat pinggiran kota terjebak dalam anomali geografis. Berdasarkan tata ruang yang dipetakan dalam Perda RTRW Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021, wilayah seperti Muara Bangkahulu, Selebar, dan Kampung Melayu ditetapkan sebagai zona transisi kota-desa (rural-urban fringe). Dampak sosiologisnya, mereka hidup dengan biaya hidup sub-urban, namun dengan akses pelayanan dasar setara pedesaan tertinggal. Laporan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2024) juga mengonfirmasi bahwa kurang dari 45% sekolah di wilayah pinggiran memiliki fasilitas perpustakaan yang layak dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Lebih jauh, hasil riset sosiologi lokal oleh Suryani dan Pratama (2025) menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan gawai di pinggiran kota tidak berkolerasi positif dengan prestasi akademik. Mengapa? Karena terjadi informational poverty (kemiskinan informasi). Tanpa adanya literasi, arus informasi digital yang masuk justru bersifat konsumtif, bukan edukatif (Agustina & Hermansyah, 2024). Manuel Castells (2010) dalam teorinya mengingatkan bahwa tanpa kapasitas pengolahan informasi, masyarakat pinggiran akan selamanya teralienasi dari struktur ekonomi digital.
Pendekatan Kepustakawanan: Solusi Sosiologis Abad 21
Menyelesaikan masalah menahun ini membutuhkan pendekatan radikal di luar metode konvensional. Di sinilah Kepustakawanan (Library Science) dan Sains Informasi hadir sebagai solusi sosiologis yang presisi. Kita harus mengubah paradigma perpustakaan bukan lagi sekadar ruang sunyi penyimpan buku berdebu, melainkan sebuah Information Commons pusat transformasi sosial. Anak-anak di pinggiran kota kekurangan apa yang disebut sosiolog Pierre Bourdieu (1986) sebagai Cultural Capital (Modal Kultural) sebuah keuntungan sosial berupa pengetahuan dan kebiasaan intelektual yang diwariskan. Untuk memotong ketimpangan tersebut, ada tiga langkah strategis berbasis sains informasi yang dapat diterapkan (Wulandari, 2026):
1. Rekayasa Sosial melalui Community-Based Information Center (CBIC)
Pemerintah Kota Bengkulu perlu membangun pusat informasi berbasis komunitas di tingkat kelurahan pinggiran. Fasilitas ini mengintegrasikan perpustakaan fisik dengan akses pangkalan data (database) digital gratis. Secara sosiologis, ruang ini berfungsi sebagai jembatan interaksi antar kelas sosial, tempat anak-anak pinggiran mendapatkan hak modal kultural yang sama dengan anak pusat kota.
2. Arsitektur Informasi dan Kurasi Konten Edukasi Lokal
Sains informasi mengajarkan bahwa kendala utama masyarakat marjinal bukanlah kelangkaan informasi, melainkan information overload (ledakan informasi sampah). Para pakar informasi dan pustakawan harus turun ke pinggiran Bengkulu untuk mengemas ulang (repackaging) informasi akademis, vokasional, dan literasi digital ke dalam platform yang mudah dipahami, inklusif, dan ramah kuota internet.
3. Pendampingan Literasi Informasi Terstruktur
Akses tanpa kemampuan menyaring informasi adalah sia-sia. Program pengetasan kesenjangan harus melibatkan relawan literasi dan pustakawan bergerak untuk melatih kemampuan information retrieval (penelusuran informasi sahih) bagi orang tua dan anak-anak di pinggiran kota. Ini adalah vaksin utama dalam melawan hoaks sekaligus senjata utama mengejar ketertinggalan kurikulum pendidikan.
Informasi Adalah Hak Struktur Sosial
Ketimpangan akses pendidikan di pinggiran Kota Bengkulu tidak akan selesai hanya dengan membagikan laptop gratis atau membangun ruang kelas baru. Struktur sosial yang timpang hanya bisa diperbaiki jika isi kepala manusianya diberi pasokan nutrisi informasi yang setara. Menjadikan Kepustakawanan dan Sains Informasi sebagai panglima dalam pembangunan literasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan urgensi sosiologis. Sudah saatnya Bumi Rafflesia merajut kembali struktur sosialnya yang robek di pinggiran, memastikan bahwa kemajuan pengetahuan tidak hanya milik mereka yang tinggal di pusat kota.
Oleh:
- Abdurahman Saleh D1B023012, Perpustakaan Dan Sains Informasi, Universitas Bengkulu
DAFTAR PUSTAKA
- Agustina, L., & Hermansyah, H. (2024). Transformasi digital dan tantangan digital divide pada masyarakat suburban di Kota Bengkulu. Jurnal Sosiologi Nusantara, 10(2), 145-158.
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Kota Bengkulu 2024/2025. BPS Kota Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2025). Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025. BPS Provinsi Bengkulu.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241-258) Greenwood.
- Castells, M. (2010). The Information Age: Economy, Society, and Culture – Volume 1: The Rise of the Network Society (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Rapor Pendidikan Provinsi Bengkulu: Analisis Mutu Sarana dan Prasarana Mutu Pendidikan Daerah. Kemendikbudristek RI.
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2021). Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021-2041. Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
- Suryani, T., & Pratama, A. (2025). Pemanfaatan teknologi informasi dan implikasinya terhadap informational poverty pada remaja di wilayah tapal batas Kota Bengkulu – Bengkulu Tengah. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, 13(1), 34-49.
- Wulandari, S. (2026). Inklusi sosial berbasis kepustakawanan: Model Community-Based Information Center (CBIC) untuk masyarakat pinggiran. Jurnal Sains Informasi dan Kepustakaan, 7(1), 12-25.
