BENGKULU TENGAH, FaktaBengkulu.com – Keamanan kerja dan kelestarian lingkungan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bengkulu Tengah kini tengah menjadi sorotan tajam. Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menemukan sejumlah pelanggaran serius saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi operasional SPPG di Jalan Raya Desa Pondok Kelapa, Rabu (20/5/2026).
Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, ini juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta BPOM Provinsi Bengkulu. Hasilnya cukup mengejutkan: mulai dari risiko ledakan gas hingga dokumen lingkungan yang ternyata belum mengantongi izin resmi.
Berikut adalah sejumlah poin krusial yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi FaktaBengkulu.com di lapangan:
1. Instalasi Gas Tanpa Pendeteksi Kebocoran (Sertifikat SLO Dipertanyakan)
Komisi IV menyoroti fasilitas dapur utama yang terhubung ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. Di lokasi, petugas hanya menemukan meteran tekanan gas konvensional tanpa adanya alat indikator otomatis untuk mendeteksi kebocoran gas.
“Secara persiapan umum sebenarnya aman. Namun, saat operasional kami menemukan masalah fatal pada instalasi gasnya. Tidak ada alat pendeteksi kebocoran. Ini sangat berbahaya untuk keselamatan pekerja,” tegas Usin Abdisyah Putra Sembiring.
Ia menambahkan bahwa sistem vital seperti ini wajib mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO) demi menjamin keamanan lingkungan kerja.
2. Nekat Beroperasi Sejak 2025, Dokumen Lingkungan Ternyata Belum Kelar
Temuan yang tidak kalah mencengangkan adalah terkait manajemen limbah. SPPG Bengkulu Tengah diketahui sudah mulai mengudara dan beroperasi sejak Oktober 2025 lalu. Namun, hingga pertengahan Mei 2026 ini, dokumen AMDAL atau izin lingkungannya masih berstatus “dalam proses”.
Ketidakjelasan dokumen ini berbanding lurus dengan fakta di lapangan, di mana tim sidak menilai pengelolaan limbah dari aktivitas pemenuhan gizi ini masih jauh dari kata optimal dan berpotensi mencemari area sekitar.
Langkah Tegas DPRD: Layangkan Rekomendasi ke Badan Gizi Nasional (BGN)
Menyikapi temuan miring ini, DPRD Provinsi Bengkulu memastikan tidak akan tinggal diam. Meskipun legislatif tidak memiliki taji sebagai eksekutor langsung untuk menutup sebuah tempat usaha, mereka akan segera mengirimkan nota rekomendasi resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku instansi penaung.
“Kami bergerak di ranah pengawasan. Rekomendasi tertulis akan segera kami kirimkan ke BGN. Jika memang tingkat pelanggarannya dinilai fatal, kami bisa merekomendasikan penghentian operasional sementara hingga penutupan total,” lanjut Usin.
Warning Keras Buat Supplier: Stop Praktik Monopolistik!
Bukan cuma urusan teknis dapur dan limbah, Komisi IV juga membidik sektor hulu, yakni para pemasok (supplier) bahan baku makanan ke SPPG.
DPRD menegaskan akan meminta transparansi data seluruh mitra pemasok. Langkah ini diambil untuk mengendus dan mencegah adanya indikasi praktik monopoli dagang atau dominasi produk tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha lokal lainnya, berkaca dari evaluasi kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Bengkulu Tengah masih terus berupaya merampungkan kelengkapan dokumen administratif operasional mereka.
(ABD)
