Kota Bengkulu – Permasalahan di tubuh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Hidayah Kota Bengkulu terus menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Mulai dari pelayanan publik yang kurang maksimal sampai dengan kerugian yang melanda perusahaan daerah tersebut.
Usulan ganti Direktur Utama pun telah dilayangkan oleh DPRD Kota Bengkulu. Diantaranya dari Kusmito Gunawan Anggota DPRD Kota Bengkulu yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Kerugian ini disinyalir karena membengkaknya anggaran untuk gaji pegawai di lingkungan Perumdam Tirta Hidayah yang diduga tidak sesuai dengan rumusan antara jumlah pelanggan dengan jumlah karyawan. Sehingga membludaknya jumlah karyawan di Perumdam ini menjadi tanda tanya besar. Sehingga publik mempertanyakan proses rekruitmen pegawai PDAM ini yang sudah tidak lagi proporsional.
“Jumlah pegawai di Perumdam lebih dari 300 orang, idealnya adalah sekitar 200 an orang. Jumlah pegawai idealnya adalah 6 pegawai untuk 1.000 pelanggan, sementara jumlah pelanggan Perumdam Tirta Hidayah saat ini sekitar 41 ribu. Artinya jumlah pegawai sudah jauh dari kebutuhan”, tegas Kusmito.
Poin paling penting juga menurut Kusmito adalah saat ini Perumdam Tirta Hidayah mencatat kerugian, yakni sebesar 3 Miliar. Padahal perumdam Tirta Hidayah ini menjadi satu-satunya perusahaan yang menyuplai air di kota Bengkulu ini. Dalam hukum bisnis hal ini menjadi tidak masuk akal, kecuali memang ada kebocoran didalam pelaksanaanya.
“Bagaimana mau bicara soal keuntungan, kalau kondisinya saat ini merugi”, ucap Kusmito.
Disisi lain, Kepala Kejari Bengkulu yang beberapa waktu lalu memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik Dalam Hal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) se-Indonesia, ikut menanggapi terkait permasalahan yang ada di tubuh Perumdam Tirta Hidayah.
Kepala Kejari Bengkulu, Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H mengatakan kepada awak media faktabengkulu.com bahwa Kejari Bengkulu akan mengkroscek kerugian yang dialami Perumdam Tirta Hidayah adakah unsur kerugian keuangan negara dalam kasus ini.
“Kita cek ya pak,” tegas Kepala Kejari Bengkulu.
(DSR)
