BENGKULU SELATAN – Situasi di wilayah konflik agraria antara PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) dan masyarakat kembali memanas. Meski sebelumnya telah diperintahkan untuk menghentikan aktivitas (status cooling down), pihak perusahaan diduga melanggar kesepakatan tersebut dan tetap beroperasi di lahan sengketa.
Dugaan ini muncul setelah warga melaporkan adanya aktivitas perusahaan pada rentang tanggal 7 hingga 9 Desember 2025. Padahal, Wakapolda Bengkulu telah menegaskan bahwa seluruh kegiatan di lokasi konflik harus dihentikan sementara agar Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dapat bekerja secara fokus.
Direktur Walhi Bengkulu, Dodi Faisal, membenarkan bahwa para petani menemukan aktivitas PT ABS yang masih berlangsung di lokasi konflik.
”Petani sempat meminta klarifikasi langsung kepada pihak perusahaan di lokasi. Temuan ini sudah kami sampaikan kepada Wakapolda dan Bupati. Kami meminta agar Bupati mengeluarkan perintah resmi agar PT ABS berhenti beroperasi sepenuhnya,” ungkap Dodi.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, akhirnya buka suara pada Kamis (18/12/2025). Beliau menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti konflik antara masyarakat dan perusahaan tersebut.
Dalam pernyataannya hari ini, Yevri menegaskan bahwa Pemkab akan fokus menyelesaikan permasalahan sesuai aturan agar konflik tidak semakin meluas. Namun, terkait dugaan pelanggaran masa penghentian aktivitas oleh PT ABS, ia memilih untuk tidak berkomentar terlalu jauh.
”Kita sudah bikin tim untuk menindaklanjuti konflik antar masyarakat bersama pihak perusahaan,” ujar Yevri saat memberikan keterangan kepada awak media pada Kamis sore.
Konflik agraria ini menjadi sorotan tajam setelah insiden penembakan yang melukai lima orang petani pada Senin, 24 November 2025 lalu. Saat ini, publik menunggu langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan PT ABS mematuhi kesepakatan cooling down demi menjaga kondusivitas di Bengkulu Selatan.
(ABD)
