BENGKULU, FAKTABENGKULU.COM – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK di Provinsi Bengkulu menuai sorotan tajam. Pasalnya, sistem pendaftaran online yang diharapkan mempermudah proses justru dikeluhkan karena kerap mengalami kendala teknis.
Menanggapi carut-marut tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, meminta Dinas Pendidikan bertindak cepat. Ia menegaskan agar masa pendaftaran SPMB segera diperpanjang demi mengakomodasi calon siswa yang terkendala sistem.
“Kita tahu sendiri kalau sistem online begini, jaringan sering bermasalah, servernya kadang-kadang lemot. Apalagi katanya besok sudah hari terakhir pendaftaran. Maka dari itu, kita minta Dinas terkait untuk memperpanjang kesempatan (waktu pendaftaran) ini,” ujar Teuku Zulkarnain saat memberikan keterangan resmi.
Solusi Offline: Maksimalkan Tenaga P3K untuk Jemput Bola
Bukan sekadar mengkritik, Teuku juga memberikan solusi konkret untuk mengatasi kemacetan sistem daring. Ia menyarankan agar pihak sekolah membuka pelayanan secara offline (tatap muka) dengan memanfaatkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang jumlahnya cukup melimpah.
“Tambah dong tenaganya. Kan banyak sekali tenaga P3K di sana yang bisa diberdayakan untuk menerima pendaftaran secara offline. Dengan begitu, berkas pendaftaran bisa langsung di-cross-check secara manual. Ini kan sederhana,” lanjutnya.
Evaluasi Sistem Zonasi dan Prestasi: “Jangan Dipersulit!”
Politisi senior ini juga mengingatkan bahwa aturan SPMB—baik jalur zonasi maupun jalur prestasi—sebenarnya sudah memiliki regulasi yang jelas dan baku. Pihak sekolah hanya perlu melakukan verifikasi faktual dan melakukan perankingan secara transparan.
“Sistemnya kan sudah jelas, ada zona, ada prestasi. Ditengok saja, kalau memang tidak sesuai aturan ya jangan diterima. Tapi kalau sudah sesuai aturan, masukkan ke daftar, nanti tinggal di-ranking. Logikanya sederhana,” tegas Teuku.
Di akhir pernyataannya, Teuku Zulkarnain menyentil birokrasi yang kerap kali membuat aturan yang berbelit-belit sehingga merugikan masyarakat luas. Ia berharap momentum penerimaan siswa baru tahun ini tidak dicoreng oleh buruknya kesiapan infrastruktur digital.
“Prinsipnya, kalau bisa dipermudah, jangan dipersusah. Jangan dibalik-balik prinsipnya menjadi: ‘kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah’. Kasihan masyarakat dan anak-anak kita yang ingin sekolah,” pungkasnya.
(ABD)
