Menu

Mode Gelap
Heboh Kemeriahan CFD HUT Bhayangkara ke-80 di Rejang Lebong, Ada SIM Keliling hingga Berobat Gratis! Sempat Tersendat Berbulan-bulan, DD dan ADD 2026 di Rejang Lebong Akhirnya Cair! Pemdes Diminta Ngebut Dipicu Dendam Lama dan Tatapan Sengit, Petani di Binduriang Ditikam Saat Joget di Pesta Pernikahan Orang Tua Jangan Mau Dipungut Biaya! Dikbud Seluma Tegaskan SPMB 2026 Tingkat SD dan SMP Gratis Tis! Jeritan Pemilik RAM di Bengkulu Selatan: Antrean Pabrik Berhari-hari Bikin TBS Sawit Membusuk dan Rugi Besar UMKM Wajib Tahu! Ini Cara Pendaftaran Merek Dagang di Festival Tabut 2026, Cukup Bayar Rp500 Ribu

Headline

Polemik Relokasi Pasar Panorama Bengkulu: Pedagang Keluhkan Kondisi Lapak Dalam yang Sepi dan Sempit

badge-check


Polemik Relokasi Pasar Panorama Bengkulu: Pedagang Keluhkan Kondisi Lapak Dalam yang Sepi dan Sempit Perbesar

BENGKULU – Rencana Pemerintah Kota Bengkulu untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari badan jalan ke dalam area Pasar Panorama menghadapi hambatan. Hingga Kamis (25/12/2025), sejumlah pedagang menyatakan keberatannya karena menilai fasilitas di dalam pasar belum memadai untuk menunjang usaha mereka.

Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa alasan utama yang memicu penolakan para pedagang antara lain:

1. Penurunan Omzet dan Masalah Parkir

Salah seorang pedagang sayur, WI (45), mengungkapkan bahwa berjualan di dalam pasar justru membuat dagangannya tidak laku. Menurutnya, konsumen enggan masuk ke area dalam karena keberatan dengan biaya parkir tambahan. Ia menceritakan pengalaman pahitnya saat mencoba bertahan di dalam pasar selama dua minggu, di mana stok buah-buahannya habis membusuk karena sepinya pembeli.

2. Keterbatasan dan Status Kepemilikan Lapak

Kondisi fisik lapak di dalam pasar juga dikeluhkan karena ukurannya yang dianggap terlalu kecil. Selain itu, muncul persoalan administrasi di mana sebagian besar lapak sudah dimiliki oleh pihak lain. Hal ini memaksa pedagang baru untuk menyewa dari pemilik lapak dengan biaya yang cukup tinggi, berkisar antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.

3. Kurangnya Sosialisasi dan Fasilitas Layak

Pedagang lainnya, Iis (35), menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada sosialisasi yang jelas mengenai titik relokasi yang disediakan pemerintah. Ia menekankan bahwa pada dasarnya pedagang bersedia pindah asalkan pemerintah menyediakan tempat yang layak, terjangkau secara biaya, dan dilakukan secara serentak tanpa tebang pilih.

“Kalau memang dipindahkan ke dalam, pindahkan semua agar adil,” tegas WI di sela-sela kegiatannya berjualan di badan jalan.

Harapan Para pedagang berharap kebijakan penataan pasar ini dibarengi dengan solusi nyata, seperti penyediaan lapak yang memadai dan biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan pedagang kecil. Mereka khawatir jika relokasi dilakukan tanpa persiapan matang, kebijakan tersebut justru akan mematikan sumber penghidupan mereka.

(ABD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Heboh Kemeriahan CFD HUT Bhayangkara ke-80 di Rejang Lebong, Ada SIM Keliling hingga Berobat Gratis!

21 Juni 2026 - 20:00 WIB

Sempat Tersendat Berbulan-bulan, DD dan ADD 2026 di Rejang Lebong Akhirnya Cair! Pemdes Diminta Ngebut

21 Juni 2026 - 19:55 WIB

Dipicu Dendam Lama dan Tatapan Sengit, Petani di Binduriang Ditikam Saat Joget di Pesta Pernikahan

21 Juni 2026 - 19:48 WIB

Orang Tua Jangan Mau Dipungut Biaya! Dikbud Seluma Tegaskan SPMB 2026 Tingkat SD dan SMP Gratis Tis!

20 Juni 2026 - 19:10 WIB

Jeritan Pemilik RAM di Bengkulu Selatan: Antrean Pabrik Berhari-hari Bikin TBS Sawit Membusuk dan Rugi Besar

20 Juni 2026 - 19:04 WIB

Trending di Ekonomi