BENGKULU, FaktaBengkulu.com – Pemandangan Massa Aksi terlihat di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada Selasa siang. (12/5/2026). Gelombang massa yang terdiri dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) dan aliansi lintas kampus bersatu mengepung “Rumah Rakyat” untuk menyuarakan rapor merah pendidikan di Indonesia.
Tidak hanya Aliansi Mahasiwa aksi ini juga diperkuat oleh kehadiran organisasi besar seperti GMNI, HMI, GMKI, serta Himpunan Mahasiswa Seluma. Kekuatan massa semakin solid dengan bergabungnya perwakilan mahasiswa dari Universitas Dehasen, Unihaz, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, hingga Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
“Aparat Jangan Jadi Pembungkam Aspirasi”
Suasana sempat memanas ketika massa aksi dihadang barikade ketat aparat kepolisian. Gubernur BEM KBM FISIP UNIB, Novanzah, dalam orasinya mengingatkan para petugas agar tidak lupa pada sejarah dan jasa para pendidik.
“Sangat miris, kawan-kawan. Mereka yang memakai baju coklat dan menenteng senjata hari ini bisa berdiri gagah karena keringat guru-guru yang mendidik mereka. Tapi ironisnya, hari ini mereka justru menjadi tembok yang menghalangi kami menyampaikan bobroknya sistem pendidikan kita!” teriak Novan di tengah kerumunan massa.
Mosi Tidak Percaya: Komisi 4 “Hobi” Dinas Luar?
Kekecewaan massa memuncak saat mengetahui perwakilan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu kembali tidak berada di tempat. Alasan Dinas Luar (DL) yang terus-menerus disampaikan tanpa bukti data yang jelas memicu lahirnya Mosi Tidak Percaya DPRD dari para mahasiswa.
“Setiap kali rakyat datang, alasannya selalu DL. Saat kami minta bukti data, mereka bungkam. Ini membuktikan bahwa wakil rakyat kita sedang tidak baik-baik saja dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah aspirasi,” tambah koordinator lapangan aksi tersebut.
Sentilan Keras: Prioritas “Perut” Ketimbang “Otak”
Mahasiswa menyoroti kontrasnya kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan pembangunan fisik dan program jangka pendek dibandingkan pondasi bangsa, yakni pendidikan.
Sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat 4, negara wajib mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan. Namun, fakta di lapangan berbicara lain:
- Fasilitas Sekolah Mirip Kandang: Masih banyak sekolah dengan atap bocor dan lantai tanah.
- Tragedi Alat Tulis: Kasus siswa di NTT yang bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis seharga 10 ribu rupiah menjadi noda hitam pendidikan nasional.
- Nasib Guru Honorer: Ancaman pemberhentian massal di tengah tuntutan kualitas pendidikan yang tinggi.
“Indonesia Emas 2045 akan jadi ilusi kalau pondasinya keropos. Kita lihat gedung MBG (Makan Bergizi Gratis) dibangun megah dengan fasilitas mewah dan gaji besar, sementara sekolah-sekolah di pelosok hampir roboh. Jangan sampai bangsa ini lebih mengutamakan perut daripada otak!”
Aliansi Mahasiswa: “Kami Tidak Akan Diam!”
Kehadiran mahasiswa dari Dehasen, Unihaz, UIN, dan Poltekkes menunjukkan bahwa keresahan ini bersifat sistemik dan dirasakan oleh seluruh elemen akademisi di Bengkulu. Mereka menegaskan bahwa aksi ini hanyalah awal dari gelombang protes yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera direspons secara konkret.
“Jika hari ini kita memilih diam, kita sedang membiarkan masa depan bangsa ini hancur. Pendidikan adalah hak, bukan hak istimewa bagi yang kaya saja!” tegas perwakilan dari salah satu OKP yang hadir.
Aksi ditutup dengan pembacaan tuntutan dan janji massa untuk kembali dengan jumlah yang lebih besar jika DPRD Provinsi Bengkulu tetap tidak menunjukkan komitmen nyata terhadap perbaikan kualitas pendidikan di Bengkulu dan Indonesia secara umum.
(ABD)
