BENGKULU TENGAH, faktabengkulu.com – Masalah administrasi pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah kian meruncing. Akibat belum terbitnya e-ijazah bagi puluhan lulusan Sekolah Dasar (SD), sebanyak 13 siswa yang kini duduk di bangku SMP Negeri 25 Bengkulu Tengah belum terdaftar sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai pemenuhan fasilitas operasional pendidikan bagi para siswa tersebut, mengingat data mereka belum sinkron secara nasional.
Mata Rantai Masalah dari Jenjang SD
Persoalan ini sebenarnya berakar dari lulusan SDN 9 Bengkulu Tengah tahun ajaran 2024/2025. Tercatat ada 35 siswa dari sekolah tersebut yang hingga kini belum mengantongi e-ijazah.
Dari jumlah tersebut, 13 orang melanjutkan pendidikan ke SMPN 25 Bengkulu Tengah yang berlokasi di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung. Karena ijazah asli belum terinput ke sistem, data para siswa ini “menggantung” dan tidak bisa terbaca oleh sistem Dapodik sebagai penerima manfaat BOS.
Kepsek SMPN 25: “Kami Masih Menunggu Kejelasan”
Kepala SMPN 25 Bengkulu Tengah, Supriyanto, membenarkan bahwa hambatan administrasi ini berdampak langsung pada postur anggaran sekolah. Menurutnya, dari total 48 siswa di sekolahnya, hanya 35 siswa yang saat ini mendapatkan kucuran dana BOS.
“Sejak awal masuk hingga hari ini, 13 siswa tersebut memang belum bisa menerima dana BOS karena syarat data ijazah mereka belum masuk ke sistem,” ujar Supriyanto saat dikonfirmasi, Selasa (31/3/2026).
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran operasional untuk 13 siswanya, Supriyanto menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak akan terganggu. Pihak sekolah berkomitmen tetap memberikan hak pendidikan yang sama bagi seluruh siswa.
Menanti Respons Cepat Pusat
Pihak sekolah mengaku terus menjalin komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat guna mencari solusi atas kendala sinkronisasi data ini.
“Harapan kami secepat mungkin bisa terbit. Kami terus berkoordinasi dengan dinas, mudah-mudahan proses di tingkat pusat segera rampung agar data 13 siswa kami lengkap dan hak dana BOS mereka bisa mengalir ke sekolah,” tambah Supriyanto.
Keterlambatan e-ijazah ini diduga kuat akibat kendala teknis dalam sinkronisasi data di tingkat satuan pendidikan dasar yang merembet ke jenjang pendidikan berikutnya. Publik kini menanti langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah agar masalah serupa tidak meluas ke sekolah-sekolah lain.
(ABD)
