BENGKULU, FaktaBengkulu.com – Harapan keluarga empat warga Kota Bengkulu yang terjebak dalam pusaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan proses pemulangan para korban kini telah memasuki tahap final.
Kepastian ini muncul setelah adanya koordinasi intensif antara Pemprov Bengkulu, KBRI di Kamboja, serta dukungan pendanaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu.
Gerak Cepat Atasi Kendala Biaya
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengungkapkan bahwa kendala utama yang sempat mengganjal proses pemulangan adalah masalah operasional, khususnya tiket pesawat.
“Alhamdulillah, solusi sudah ada. Masalah biaya transportasi yang sempat menjadi kendala telah kita tuntaskan melalui pembahasan bersama DPRD Provinsi dan Baznas. Baznas berkomitmen penuh membantu pendanaan sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan,” ujar Herwan usai rapat dengar pendapat pada Senin (2/2/2026).
Herwan menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus berkomunikasi secara simultan dengan pihak kedutaan agar administrasi keberangkatan para korban selesai tepat waktu.
DPRD Desak Pengusutan Tuntas Jaringan Sindikat
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, memberikan catatan tegas. Baginya, kepulangan korban hanyalah langkah awal. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH), termasuk Polda Bengkulu, untuk membongkar jaringan sindikat yang merekrut para korban secara ilegal.
“Kami mendorong pengusutan tuntas. Jangan sampai berhenti di pemulangan saja. Para korban sudah memberikan keterangan awal secara daring, dan keluarga akan segera membuat laporan resmi agar pelakunya diproses hukum secara maksimal,” tegas Usin.
Waspada Modus Kerja Luar Negeri
Melihat tren kasus pekerja migran bermasalah yang menimpa warga Bengkulu di Jepang, Malaysia, hingga Kamboja, politisi ini meminta Disnakertrans lebih masif mengedukasi masyarakat.
“Masyarakat harus waspada terhadap bujuk rayu kerja ilegal. Edukasi mengenai modus operandi TPPO sangat penting agar warga kita tidak menjadi korban perbudakan modern di masa depan,” tambah Usin.
Dengan segala persiapan yang sudah matang, keempat warga tersebut diperkirakan akan segera terbang kembali ke tanah air dalam waktu dekat untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Pemprov Bengkulu optimis momentum ini menjadi titik balik penguatan perlindungan tenaga kerja asal Bumi Rafflesia.
