FAKTABENGKULU.COM, BENGKULU – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku sejak pertengahan Juni 2026 memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengambil langkah ekstrem. Demi menjaga stabilitas kas daerah, Pemprov Bengkulu resmi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran, termasuk memperketat penggunaan kendaraan dinas.
Kebijakan ini diambil menyusul lonjakan harga BBM non-subsidi yang cukup signifikan. Sebagai informasi, per 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) melonjak dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikan juga terjadi pada Pertamax Turbo yang kini menyentuh Rp21.200 per liter, serta Pertamina Dex yang meroket di angka Rp25.350 per liter.
Skenario Penyesuaian Anggaran dan SBU di APBD-P
Merespons lonjakan biaya operasional ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang mengkaji penyesuaian Standar Biaya Umum (SBU). Skenario ini akan dibahas secara mendalam pada APBD Perubahan (APBD-P) 2026 serta penyusunan anggaran tahun 2027.
“Penyesuaian anggaran tentu akan kita lakukan dengan melihat dinamika dan kondisi riil di lapangan. Pembahasan ini akan masuk dalam agenda APBD Perubahan dan perencanaan tahun 2027,” ujar Herwan Antoni saat ditemui di Kantor Gubernur Bengkulu.
Sebagai langkah jangka pendek, Herwan mengimbau seluruh ASN dan pejabat di lingkungan OPD untuk memprioritaskan kendaraan dinas hanya untuk agenda kedinasan yang sangat mendesak. Untuk keperluan lain, ia menyarankan penggunaan kendaraan pribadi atau roda dua guna menekan beban anggaran BBM belanja daerah.
Gubernur Helmi Hasan: Kebijakan Pusat Sudah Matang, Pembangunan Jalan Tetap Prioritas
Di sisi lain, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menilai kebijakan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pusat ini pasti sudah melewati kajian yang matang dan komprehensif. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari adaptasi ekonomi global di mana banyak negara lain justru sudah menerapkannya lebih dulu.
Untuk mengimbangi dampak kenaikan tersebut di tingkat daerah, Helmi menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu memilih jalur “ikat pinggang” pada sektor operasional aparatur, bukan memotong hak masyarakat.
“Semua kita efisiensikan. Bukan hanya membatasi pembelian kendaraan dinas baru, tetapi juga memangkas biaya operasional kendaraan operasional yang ada hingga anggaran perjalanan dinas para pejabat,” tegas Helmi.
Meski pos anggaran operasional dan perjalanan dinas dipangkas habis-habisan, Helmi menjamin pos anggaran yang menyentuh langsung kepentingan publik tidak akan diganggu gugat. Program prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pelayanan dasar masyarakat dipastikan tetap berjalan normal sesuai rencana.
Stok BBM di Bengkulu Dipastikan Aman
Bagi masyarakat yang mengkhawatirkan terjadinya kelangkaan BBM akibat pergeseran konsumsi, Gubernur Helmi Hasan meminta warga untuk tetap tenang. Hingga saat ini, pasokan dan distribusi BBM di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dipastikan berada dalam kondisi aman terkendali.
“Alhamdulillah, koordinasi intensif terus kami lakukan bersama pihak Pertamina. Sampai hari ini tidak ada kendala pasokan di lapangan. Jika nantinya ditemukan masalah di hilir, Pemprov bersama instansi terkait akan langsung turun tangan melakukan penindakan,” pungkas Helmi.
(ABD)
