FAKTABENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH — Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah membuktikan komitmen tinggi dalam memperjuangkan pemulihan wilayah dari dampak bencana alam. Mengusung misi strategis untuk masyarakat, Wakil Bupati Tarmizi, S.Sos., hadir langsung di Graha BNPB Pusat, Jalan Pramuka Kavling 38, Matraman, Jakarta Timur.
Kehadiran Wabup Tarmizi ini merupakan bentuk representasi nyata dari kepemimpinan Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., dalam memastikan percepatan pembangunan infrastruktur yang sempat lumpuh akibat hantaman bencana di Bumi Merah Putih.
Dalam lawatan penting tersebut, rombongan Pemkab Bengkulu Tengah tergabung bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, serta para kepala daerah dan Kepala Pelaksana BPBD dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Kedatangan para petinggi daerah ini disambut secara langsung oleh Kepala BNPB Pusat, Letnan Jenderal TNI Kriestomei Sianturi, beserta jajaran pejabat tinggi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Usulkan Titik Krusial: Jembatan Penanding hingga Tanjung Raman
Di hadapan pimpinan BNPB Pusat, Pemkab Bengkulu Tengah secara tegas memaparkan sejumlah dokumen usulan prioritas. Fokus utama permohonan bantuan penanganan darurat dan rehabilitasi ini ditujukan langsung pada sejumlah infrastruktur vital yang menjadi urat nadi perekonomian warga.
Salah satu poin krusial yang diperjuangkan adalah penanganan infrastruktur Jembatan Penanding. Jembatan vital ini diketahui mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah tersebut pada 2022 silam. Tak hanya itu, kondisi infrastruktur Jembatan Tanjung Raman serta sejumlah titik fasilitas umum terdampak bencana lainnya turut disuarakan agar segera mendapatkan alokasi perbaikan dari pemerintah pusat.
Langkah taktis yang diambil jajaran eksekutif Bengkulu Tengah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat melalui BNPB diharapkan mampu membuka jalan keluar secepatnya, sehingga mobilitas warga serta roda perekonomian daerah bisa kembali pulih tanpa hambatan berarti.
(ABD)
