FAKTABENGKULU.COM, SELUMA — Desa Kayu Arang menggelar musyawarah strategis melalui acara Rembuk Stunting guna mematikan langkah pencegahan dan penanganan anak kerdil (stunting) secara komprehensif. Forum penting yang berlangsung pada Senin pagi, (21/7/2026), ini sekaligus menjadi landasan dasar awal dalam merumuskan arah penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2027 di Bumi Merah Putih.
Acara yang dipusatkan di balai desa tersebut dihadiri oleh lintas sektoral dan unsur pimpinan daerah. Tampak hadir Camat Sukaraja, Kepala Puskesmas Cahaya Negeri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, petugas kesehatan desa, bidan desa, pendamping desa, serta seluruh kader pos kesehatan masyarakat (PKM) dan Tim Penggerak PKK.
Turut serta pula unsur mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bersama-sama memberikan kontribusi nyata dalam mendampingi jalannya program kesehatan masyarakat di desa ini, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, tokoh adat, pemuka agama (imam), serta elemen masyarakat Desa Kayu Arang. Kehadiran multi-pihak ini mencerminkan kuatnya kolaborasi sosial dalam menuntaskan persoalan kesehatan anak di tingkat akar rumput.
Prioritas Dana Desa dan Regulasi Turunan
Kepala Desa Kayu Arang, Saidina Aksa, dalam sambutannya menegaskan bahwa program intervensi kesehatan ini berlandaskan pada regulasi yang jelas, mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), kebijakan Kementerian Desa, hingga arahan Bupati Seluma.
”Karena kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahun, maka sudah sepatutnya diprioritaskan dari Dana Desa. Kita menyadari bahwa selama ini porsi Dana Desa banyak dialihkan ke program pembangunan fisik. Oleh karena itu, Rembuk Stunting ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Saidina Aksa.
Landasan hukum pengalokasian anggaran ini merujuk secara terperinci pada regulasi nasional dan daerah yang mewajibkan penanganan stunting sebagai prioritas penggunaan dana transfer, di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa) jo. peraturan pelaksanaannya mengenai kewenangan desa berbasis hak asal-usul dan lokal berskala desa.
- Peraturan Presiden (Perpres) terkait Percepatan Penurunan Stunting yang menginstruksikan sinergi lintas sektor dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) yang secara eksplisit mengatur penggunaan Dana Desa untuk prioritas pencegahan dan penanganan stunting di desa.
- Peraturan Bupati (Perbup) Seluma yang mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta penekanan alokasi penanganan prioritas kesehatan masyarakat.
Evaluasi Puskesmas: Kasus Turun, Tantangan Kesadaran Posyandu
Sementara itu, pihak puskesmas menjelaskan bahwa Rembuk Stunting telah diagendakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Tujuannya sebagai ruang dialog terbuka sekaligus evaluasi atas berbagai laporan kader PKM dari kegiatan sebelumnya, sehingga mampu menjadi titik temu solusi atas kendala yang belum terselesaikan.
Kabar positif datang dari laporan penanganan kasus dih lapangan. Kepala Puskesmas Cahaya Negeri, Septi Rinda Wati, memaparkan data konkret terkait dinamika kasus di Desa Kayu Arang.
”Pada tahun 2025 tercatat ada 3 kasus stunting, dan pada tahun 2026 ini turun menjadi 2 kasus. Artinya, ada penurunan signifikan. Sebanyak 1 anak sudah dinyatakan sembuh setelah sempat memiliki penyakit penyerta yang ditangani melalui alur rujukan dari puskesmas ke rumah sakit dengan indikasi pemulihan yang sangat baik dari segi tinggi dan berat badan,” jelas Septi Rinda Wati.
Ia menambahkan, pemerintah dan tenaga kesehatan telah menerapkan alur penanganan kasus yang jelas, sehingga sejauh ini tidak ditemukan adanya kasus baru di Desa Kayu Arang. Secara umum, penanganan stunting di wilayah ini telah berjalan pada jalur yang tepat.
Kendati demikian, pihak puskesmas tetap memberikan catatan khusus mengenai tingkat partisipasi masyarakat. Tantangan utama saat ini adalah masih rendahnya kesadaran sebagian ibu balita untuk rutin membawa buah hati mereka ke posyandu, di mana tingkat kunjungan terendah sempat tercatat pada bulan Mei lalu. Padahal, standar ideal target partisipasi kunjungan posyandu minimal berada di angka 85% demi deteksi dini kesehatan anak.
Melalui forum Rembuk Stunting ini, seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan aktif dari warga, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan mahasiswa KKN di Desa Kayu Arang sepakat untuk memperkuat sosialisasi dan pendampingan, demi memastikan generasi masa depan di Bumi Merah Putih tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari stunting.
(ABD)
