FAKTABENGKULU.COM, BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah nyata pencegahan serta penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada tindak pidana terorisme. Komitmen ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Penyelarasan dan Sinergi Operasional Implementasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029. Acara strategis tersebut dilangsungkan di Two K Azana Style Hotel Bengkulu, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa penyusunan RAD merupakan instrumen krusial guna menyatukan visi dan langkah dari berbagai pemangku kepentingan demi memperkuat sistem pencegahan dini di daerah.
Menurutnya, ancaman ekstremisme berbasis kekerasan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum semata. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam mendeteksi dan mencegah potensi radikalisme sejak dini, memegang peranan yang sangat vital.
”Melalui forum ini, saya berharap kita dapat merumuskan program yang konkret, terukur, dan menyentuh langsung masyarakat. Libatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI-Polri, tokoh agama, perguruan tinggi, serta media, karena pencegahan ekstremisme tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri,” ujar Khairil.
Ia menambahkan, keterlibatan multisektoral ini penting untuk membangun ketahanan sosial yang tangguh. Upaya preventif harus digencarkan secara berkelanjutan, mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga, lembaga pendidikan, kehidupan bermasyarakat, hingga pengawasan di ruang digital.
Melalui sinergi yang solid, diharapkan lahir program-program terarah yang mampu membentengi masyarakat, khususnya di Bumi Merah Putih, dari paparan paham ekstremisme kekerasan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, Mif Tarul Ilmi, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah senantiasa berfokus pada langkah-langkah preventif.
”Saya berharap Provinsi Bengkulu cukup sampai pada upaya pencegahan dan tidak sampai pada tindakan,” tegas Mif.
Ia berharap, penyusunan RAD periode 2026–2029 ini dapat menjadi panduan yang lebih terarah serta terkoordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan daya tangkal terhadap ancaman terorisme di Bumi Merah Putih.
(ABD)
