FAKTABENGKULU.COM, BENGKULU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menggelar rapat paripurna penting pada Kamis (24/9/2026). Agenda utama pertemuan ini adalah mendengarkan jawaban Wali Kota Bengkulu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P-APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026.
Berlangsung di ruang Ratu Agung, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto, didampingi Wakil Ketua I Rahmad Widodo dan Wakil Ketua II Riduan. Suasana di jantung Bumi Merah Putih ini tampak khidmat, dihadiri oleh jajaran anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, hingga Lurah.
Transparansi Hibah Gedung Mess Pemda Disorot
Dalam kesempatan tersebut, jawaban Pemerintah Kota Bengkulu disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny PL Tobing. Ia mengapresiasi seluruh masukan konstruktif yang diberikan oleh fraksi-fraksi dewan. Salah satu poin krusial yang menyita perhatian adalah sorotan dari berbagai fraksi seperti Fraksi PAN Perjuangan, PKS, NasDem, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, Hanura, hingga Perindo terkait kejelasan tata kelola dan rencana pemanfaatan gedung Mess Pemda.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bengkulu menegaskan bahwa alih status hibah gedung Mess Pemprov Bengkulu ke Pemkot telah berjalan secara resmi, transparan, dan sesuai prosedur perundang-undangan.
”Hibah gedung Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Pemerintah Kota Bengkulu telah dilakukan secara resmi dan berjenjang melalui permohonan, pembahasan, persetujuan, penetapan hibah melalui Keputusan Gubernur, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta serah terima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST),” jelas Ronny.
Langkah ini berlandaskan pada PP Nomor 27 Tahun 2014 yang diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemkot memastikan isu penguasaan sepihak tidaklah benar.
Rencana Pemanfaatan dan Aspek Kebencanaan
Lebih lanjut, rencana pemanfaatan gedung Mess Pemda sebagai Kantor Walikota Bengkulu di Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, dipastikan mengacu pada Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW dan Perwal Nomor 7 Tahun 2025 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ratu Gading Segarpati.
Dari aspek teknis kebencanaan, kawasan tersebut akan dilengkapi dengan pemecah gelombang (breakwater), dekat jalur evakuasi, serta diperkuat Early Warning System, shelter evakuasi, hingga penanaman vegetasi mangrove.
Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Menjawab catatan terkait sektor pendapatan daerah dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, dan Perindo, Pemkot memaparkan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Modernisasi pemungutan pajak dan retribusi kini berbasis digital, termasuk pemutakhiran Aplikasi PADEK, pembayaran non-tunai (QRIS, Virtual Account), serta kolaborasi bersama APH untuk penagihan piutang pajak.
Sementara itu, terkait peningkatan pendapatan transfer pusat sebesar Rp7,51 miliar lebih, didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 guna mendukung kapasitas fiskal daerah dan penggajian ASN.
Di sektor belanja daerah, penyusunan Raperda P-APBD 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Alokasi mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan tetap diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan dasar. Pemkot juga memastikan tidak ada pemangkasan pada anggaran infrastruktur jalan dan drainase, melainkan evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan demi menjaga kualitas hasil pembangunan.
”Kami menyadari bahwa pembahasan Perubahan APBD TA 2026 merupakan proses yang memerlukan komunikasi dan kerja sama yang konstruktif. Pemerintah Kota Bengkulu sangat terbuka terhadap masukan pada tingkat pembahasan selanjutnya demi memastikan APBD ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” tutup Ronny di akhir pidatonya.
(ABD)
