FAKTABENGKULU.COM, SELUMA — Komisi III DPRD Kabupaten Seluma menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peninjauan lapangan yang berlokasi di Kelurahan Babatan dan Desa Cahaya Negeri ini dilaksanakan pada Selasa siang (11/8/2026).
Sidak tersebut mengungkap sejumlah temuan dan dugaan pelanggaran di tingkat operasional. Berbagai catatan penting yang berhasil dihimpun di antaranya sistem pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN), hingga status pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Komisi I DPRD Seluma, Hendri, memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat rekan-rekannya di Komisi III. Menurutnya, pengawasan ketat ini merupakan wujud nyata kepedulian legislatif agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan secara optimal di daerah berjuluk Bumi Merah Putih ini.
”Tentu kami mengapresiasi langkah kawan-kawan Komisi III yang turun langsung mengecek dapur MBG. Ini adalah bagian dari kontrol penting terhadap penyelenggaraan program dari pemerintah pusat,” ujar Hendri.
Komitmen Fraksi PAN dan Gerindra Kawal Program hingga Pusat
Sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah, Hendri menegaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab moral dan politis yang besar. Selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Seluma, ia memastikan seluruh temuan di lapangan akan segera dilaporkan langsung ke tingkat pusat, termasuk kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menko Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG.
”Secara moral maupun politis, kami bertanggung jawab atas kelancaran program MBG. Ketua Umum kami diamanahkan Presiden sebagai Ketua Tim Koordinasi MBG, sehingga baik buruknya pelaksanaan di daerah tentu menjadi perhatian kami untuk dilaporkan,” tegasnya.
Saat ini, pihak legislatif tengah mengumpulkan berbagai laporan dan temuan dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG. Evaluasi ini mencakup seluruh aspek operasional mulai dari hulu hingga hilir, yang meliputi:
- Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)
- Kualitas dan standar gizi makanan
- Kesejahteraan pekerja atau relawan
- Dugaan monopoli rantai pasok bahan baku
Jaga Citra Baik Program Presiden
Tidak hanya Fraksi PAN, koordinasi intensif juga telah dibangun bersama Fraksi Gerindra DPRD Seluma. Langkah ini diambil untuk memastikan agar pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut tidak tercoreng oleh ulah oknum pengelola yang tidak bertanggung jawab di lapangan.
”Rekan-rekan dari Fraksi Gerindra juga sepakat bahwa program ini harus dijalankan dengan benar agar tidak berdampak buruk pada citra partai. Jangan sampai program mulia ini ternodai,” pungkasnya.
(ABD)
