FAKTABENGKULU.COM, BENGKULU — Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bengkulu Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Hidayah I, Kantor Walikota Bengkulu pada Kamis, 5 November 2026. Rakor ini menjadi momentum penting untuk merumuskan aksi konkret serta mengevaluasi program strategis demi mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Bumi Merah Putih.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, didampingi Penjabat (Pj) Sekda Medy Pebriansyah, Plt Kepala Bappeda Yudiya Hasana Putra, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu Lin Inayati. Pertemuan ini juga melibatkan unsur pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga para Camat dan Lurah se-Kota Bengkulu.
Dalam arahannya, Walikota Dedy menekankan bahwa kunci sukses pengentasan kemiskinan bertumpu pada keseimbangan intervensi pemerintah terhadap warga rentan. Ada dua fokus utama yang digenjot secara linier, yakni memangkas pengeluaran beban hidup warga miskin sekaligus mendongkrak pendapatan mereka.
“Ya kita fokus dengan berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan. Jadi menurunkan angka kemiskinan ini kan warga miskin itu kita kurangi pengeluarannya, kemudian bagaimana pendapatannya meningkat,” ujar Dedy.
Sebagai contoh nyata, Pemkot wajib hadir memberikan dukungan modal bagi warga yang memiliki usaha kecil. Di sisi lain, dari aspek pengurangan beban, layanan dasar seperti pendidikan gratis harus benar-benar dirasakan manfaatnya secara menyeluruh, termasuk hal detail seperti perlengkapan sekolah.
“Kalau dia punya UMKM, mungkin kita bantu permodalan. Kalau misalkan selama ini beban dia menyekolahkan anak, anak ini kita pastikan sekolahnya gratis. Atau misalkan, sekolah sudah gratis memang, tapi dia enggak mampu beli baju. Kita juga ada program dari Baznas, kita juga nanti anggarkan untuk pembelian baju anak-anak miskin gitu nah. Tapi mengurusi kemiskinan ini enggak bisa satu OPD tapi harus keroyokan,” tegas Walikota.
Melalui rakor ini, seluruh jajaran Pemkot Bengkulu diharapkan mendapat gambaran utuh mengenai kendala di lapangan, demi membangun komitmen kuat serta sinergi lintas sektor guna mempercepat penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting secara berkelanjutan di Bumi Merah Putih.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ekspose data kemiskinan yang disaksikan langsung oleh Walikota, materi dari Tim TKPK dan BPS Kota Bengkulu, serta sesi diskusi bersama seluruh peserta rakor.
Berdasarkan catatan BPS, persentase penduduk miskin di Kota Bengkulu terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun:
- Tahun 2023: 14,71%
- Tahun 2024: 13,76%
- Tahun 2025–2026: 11,91%
Ke depan, Pemkot Bengkulu memasang target ambisius agar angka kemiskinan dapat ditekan turun menjadi satu digit, yakni di kisaran 9 hingga 7 persen.
(ABD)
