BENGKULU.COM, FAKTABENGKULU.COM – Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar membuang jauh-jauh keraguan dalam mengeksekusi anggaran program yang telah direncanakan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan roda pembangunan di Bumi Merah Putih dapat berjalan secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Penegasan tersebut disampaikan Dedy saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengawasan dan Penanganan Hukum Perdata yang mempertemukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) pada Jumat (9/10/2026) di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Acara strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Kejari Bengkulu Yeni Puspita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medy Pebriansyah, serta jajaran Inspektorat Kota Bengkulu.
Dalam pemaparannya yang bertajuk “Menghilangkan Keraguan dalam Eksekusi Anggaran”, Dedy menyoroti fenomena birokrasi di mana banyak program tersendat akibat kekhawatiran pejabat dalam mengambil keputusan. Ia mencontohkan adanya kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sempat tidak terlaksana hingga dua tahun lamanya.
”Karena ketakutan mengeksekusi anggaran, laju kemajuan kota bisa tertahan. Padahal, selama kita transparan dan bekerja sesuai aturan, ada mekanisme perlindungan yang bisa dimanfaatkan,” tegas Dedy.
Sebagai solusinya, Wali Kota mendorong agar seluruh OPD tidak sungkan memanfaatkan ruang konsultasi dan pendampingan hukum yang telah disediakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Bengkulu. Dedy juga meminta Inspektorat memperkuat fungsi pencegahan agar OPD memiliki keyakinan penuh dalam menjalankan program.
Diketahui, pelaksanaan FGD ini merupakan wujud tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken oleh Pemkot dan Kepala Kejari Bengkulu pada tahun 2025 silam.
Di tempat yang sama, Kepala Kejari Bengkulu, Yeni Puspita, menjelaskan bahwa terdapat tiga domain utama dalam kolaborasi strategis ini, yakni penyelesaian piutang daerah, pemulihan aset dan kerugian daerah, serta penegakan kedisiplinan pegawai.
”Kejaksaan melalui bidang Datun pada prinsipnya dapat memberikan dukungan kepada Pemkot, termasuk penyelesaian piutang, sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku,” jelas Yeni.
Melalui sinergi ini diharapkan tidak ada lagi keraguan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot, sehingga realisasi anggaran bisa diserap maksimal, tertib, dan akuntabel demi pelayanan publik yang lebih baik.
(ABD)
