Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak dan layanan bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat secara resmi membuka Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) pada Rabu (3/12), yang berlokasi di salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Bengkulu.
Acara peringatan HDI tahun ini berlangsung meriah dan inklusif, diisi dengan serangkaian kegiatan menarik, mulai dari penampilan seni, pameran UMKM, talkshow, hingga pameran karya seni lukis yang menampilkan kreativitas luar biasa dari penyandang disabilitas dari berbagai daerah.
Wagub Mian menekankan bahwa layanan untuk penyandang disabilitas, termasuk keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB), tidak hanya bergantung pada Dinas Sosial, tetapi juga didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Kekompakan ini, menurutnya, dibuktikan dengan hadirnya seluruh Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota dalam kegiatan tersebut. Wagub juga menyoroti pentingnya pendataan akurat dan perhatian penuh terhadap sekitar 7.200 keluarga penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu.
Sejalan dengan arahan Gubernur, Wagub Mian menegaskan bahwa semua program pemerintah harus benar-benar menyentuh dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok disabilitas. Mengusung tema HDI tahun ini, “No One Left Behind”, ia menekankan agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam pelayanan publik.
“Bukan hanya satu dua orang yang kita rangkul, tapi semuanya. Jangan ada yang tertinggal,” ujarnya, sembari menyampaikan salam inklusif sebagai simbol komitmen daerah.
Dalam kesempatan itu, Wagub Mian juga menyampaikan usulan agar Bengkulu dapat menjadi tuan rumah kegiatan skala nasional terkait disabilitas pada tahun mendatang. Ia berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta mempromosikan destinasi unggulan seperti Pantai Panjang.
Menanggapi isu efisiensi anggaran pada tahun 2026, Wagub memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia menjamin layanan unggulan seperti jemput bola pembuatan KTP bagi kelompok rentan seperti disabilitas akan tetap berjalan. Pemerintah daerah akan memaksimalkan teknologi informasi untuk menjaga kualitas pelayanan tanpa membebani anggaran.
“Efisiensi tidak berarti mengurangi pelayanan. Kita tetap jemput bola, hanya cara kerjanya yang akan kita efektifkan,” tegas Wagub Mian.
(ABD)
