FAKTABENGKULU.COM,BENGKULU — Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengambil langkah taktis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan menggelar High Level Meeting (HLM) serta Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan penting ini dilangsungkan di Ruang Hidayah I, Kantor Walikota Bengkulu, pada Selasa (22/9/2026).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat. Turut hadir pula unsur Forkopimda Kota, Perwakilan Direktur Bank Bengkulu, Perwakilan Pemprov, Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan jajaran pemangku kepentingan terkait lainnya.
Perkuat Strategi 4K dan Transparansi Keuangan
Forum lintas sektoral ini difokuskan untuk menyamakan persepsi serta merumuskan langkah taktis dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, hingga komunikasi yang efektif atau yang dikenal sebagai strategi 4K. Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi wadah memperkuat sinergi guna mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik di Bumi Merah Putih.
Kolaborasi Kunci Utama Pengendalian Harga
Dalam arahannya, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan bahwa penanganan inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi kolektif dari seluruh elemen.
”Tujuan pemerintah adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan hal tersebut, harus ada kepastian ekonomi bagi masyarakat, salah satunya dengan menjaga inflasi tetap terkendali dengan baik. Tugas ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif mulai dari pemerintah daerah, provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, hingga aparat penegak hukum,” ujar Dedy.
Dedy juga menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung program-program pengendalian harga pasar secara berkala di lapangan demi memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.
”Kuncinya adalah sinergi dan kerja nyata. Tidak usah terlalu banyak teori, yang penting ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan terjamin. Ke depan, minimal dalam sebulan harus ada dua kali pasar murah. Kita terus berupaya agar inflasi daerah tetap stabil dan terjangkau,” tegasnya.
ETPD Tertinggi dan Inovasi Aplikasi Ado Galo
Terkait digitalisasi daerah, Walikota memberikan apresiasi tinggi atas capaian ETPD Kota Bengkulu yang sukses menembus angka 97,15% pada semester I 2026, menempatkannya sebagai yang tertinggi se-Provinsi Bengkulu.
Kendati demikian, Pemkot Bengkulu tidak cepat puas dan terus melahirkan inovasi baru. Salah satunya diwujudkan melalui perancangan aplikasi pelayanan publik terintegrasi bernama Ado Galo (“ADOL”) untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak, retribusi, hingga pengaduan masyarakat secara digital.
Berdasarkan laporan kegiatan, angka inflasi Kota Bengkulu tercatat berada pada posisi yang sangat terjaga, yakni di angka 3,65% pada bulan Agustus, berada di bawah rata-rata inflasi provinsi yang sebesar 3,99%. Melalui sinergi HLM TPID dan TP2DD ini, diharapkan seluruh jajaran Pemkot Bengkulu dan mitra strategis mampu mempertahankan tren positif ini demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh warga di Bumi Merah Putih.
(ABD)
