Bengkulu – Rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seluma tahun 2026 diwarnai ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari enam anggota Fraksi PPP, hanya Ketua DPRD April Yones yang hadir untuk memimpin dan membacakan pandangan fraksi pada 28 November 2025.
Berdasarkan informasi yang beredar, ketidakhadiran Fraksi PPP ini merupakan bentuk protes karena mereka menilai alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 dianggap tidak merata dan tidak adil di setiap Daerah Pemilihan (Dapil).
Sikap tersebut menuai tanggapan dari Ketua Fraksi PAN DPRD Seluma, Hendri Satrio. Ia menyayangkan pernyataan protes yang dilontarkan, terutama mengingat empat anggota Fraksi PPP juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Seluma yang turut mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2026 sebelumnya.
“Kami Fraksi PAN sangat menyayangkan pernyataan Ketua Fraksi PPP ini. Ini berpotensi memecah masyarakat,” ujar Hendri Satrio pada 29 November 2025.
Hendri menilai alasan ketidakhadiran yang didasari protes ketidakadilan pembangunan dalam APBD 2026 sebagai hal yang tidak masuk akal. Menurutnya, program yang diakomodir sudah sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
“Kami Fraksi PAN punya hak untuk meluruskan ini, agar masyarakat paham. Program pembangunan yang dianggarkan di APBD 2026 itu sudah sesuai dengan skala prioritas, adil dan merata,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa usulan pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Seluma telah diselaraskan dengan program Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat. Penyesuaian ini menyebabkan alokasi anggaran di APBD 2026 untuk setiap Dapil tidak sama secara nominal.
“Logikanya, jika Dapil sudah mendapat program Provinsi dan pusat, maka di APBD kita kecilkan anggarannya. Kita alihkan ke dapil lain yang tidak mendapat program tersebut. Jadi, porsinya tetap sama di setiap Dapil kalau diakumulasi,” ungkap Hendri, yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Seluma.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran di tengah kondisi keuangan Seluma saat ini sudah tepat, adil, dan merata.
Sementara itu, Ketua DPRD Seluma, April Yones, memberikan klarifikasi yang berbeda. Ia menyatakan bahwa ketidakhadiran kelima anggota Fraksi PPP bukan berarti mereka tidak mendukung kebijakan APBD 2026.
“Kami Fraksi PPP sepakat dan mendukung program di APBD 2026. Ketidakhadiran anggota ini karena ada yang sakit dan juga ada urusan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan. Jika ada bias di luar, itu bukan atas nama Fraksi PPP tapi personal yang bersangkutan,” jelas April Yones.
(ABD)
