Bengkulu, Faktabengkulu.com – Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (FISIP UNIB) bekerja sama dengan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Administrasi Publik Indonesia (DPD IAPA) Provinsi Bengkulu sukses menggelar kuliah umum bertajuk Policy Pro Poor Perspektif dalam Percepatan Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus DPD IAPA Bengkulu Periode 2026–2029 pada Senin, (2/2/2026) di Gedung Layanan Terpadu Universitas Bengkulu. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu.
Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP UNIB, Suratman, S.IP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat wawasan mahasiswa serta membangun kolaborasi antara akademisi dan praktisi kebijakan publik.
“Kuliah umum ini memberikan ruang diskusi yang konstruktif antara mahasiswa dan para pemangku kebijakan,” ujar Kajur.
Dekan FISIP UNIB, Prof. Dr. Sugeng Suharto, M.M., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi Jurusan Administrasi Publik bersama FISIP UNIB dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kajian kebijakan publik.
“Kegiatan ini merupakan wujud kontribusi jurusan dan fakultas dalam menghadirkan kajian akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ungkap Dekan.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kegiatan ini bagi berbagai pihak.
“Kegiatan ini sangat penting tidak hanya untuk kepentingan pribadi peserta, tetapi juga untuk kepentingan kampus, masyarakat, serta mendukung kepentingan jangka pendek seperti akreditasi,” jelas Warek.
Memasuki sesi utama, peserta mendapatkan pemaparan materi dari sejumlah narasumber yang kompeten di bidang kebijakan publik dan pemerintahan daerah. Materi diawali oleh Prof. Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si., Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya sekaligus Ketua Umum DPP IAPA, yang memaparkan peran strategis IAPA dalam mendorong kebijakan publik berbasis pro poor guna mempercepat pembangunan daerah.
Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Dr. Jon Hendri Nurdan, S.E., M.Kes., CT., CPM., CHRM, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperida) Provinsi Bengkulu, yang menguraikan implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kemudian, Zamhari, S.H., M.H., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, menyoroti pentingnya pembangunan keluarga berkualitas sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Hendra Irawan, M.Pd, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, membahas penguatan pengawasan pelayanan publik guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan transparan.
Materi juga disampaikan oleh Dr. Nurlia Dewi, S.H., M.H., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, yang mengulas transformasi digital dalam pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan.
Rangkaian pemaparan ditutup oleh Bobby Harpa Santana, S.STP., M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang memaparkan praktik inovasi daerah dalam mendukung percepatan pembangunan berbasis kebijakan publik.
Melalui kegiatan kuliah umum dan pelantikan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi profesi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
(ABD)
