BENGKULU, FaktaBengkulu.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon mendapat dukungan finansial yang signifikan. Provinsi berjuluk Bumi Rafflesia ini resmi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp23 miliar yang dikhususkan untuk proyek pemberdayaan masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial (PS).
Dana fantastis tersebut akan difokuskan untuk pengembangan kawasan hutan di dua wilayah strategis, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong.
Skema Blended Finance dari Kemenkeu
Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri (atau pejabat terkait sesuai konteks waktu, namun berdasarkan teks sumber: Herwan Antoni), usai menghadiri Sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Hotel Santika Bengkulu, Kamis (26/2).
Herwan menjelaskan bahwa pembiayaan ini bersumber dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah naungan Kementerian Keuangan RI. Menariknya, proyek ini menggunakan model blended finance atau pembiayaan campuran dari sumber luar negeri.
“Bengkulu terpilih untuk menjalankan proyek pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial. Berdasarkan informasi dari BPDLH, total anggarannya mencapai Rp23 miliar untuk Bengkulu Utara dan Rejang Lebong,” ungkap Herwan.
Tahapan Transformasi: Dari Penguatan Lembaga hingga Kemandirian
Proyek ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan dana, tetapi dirancang melalui peta jalan yang sistematis untuk memastikan keberlanjutan ekonomi warga sekitar hutan.
Berikut adalah fase-fase utama yang akan dilaksanakan dalam proyek ini:
- Fase Kelembagaan: Penguatan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) serta penyelesaian administrasi persetujuan pengelolaan.
- Pengembangan Usaha: Pembentukan dan penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar masyarakat memiliki unit bisnis yang bernilai tambah.
- Ekspansi dan Penataan: Meliputi perluasan akses pasar, penandaan batas kawasan secara presisi, serta identifikasi potensi komoditas unggulan di ruang kelola masyarakat.
Fase Mandiri (Social Forestry Enterprise): Tahap akhir di mana kelompok masyarakat diharapkan mampu mengelola bisnis kehutanan secara profesional dan berkelanjutan tanpa ketergantungan bantuan luar.
Misi Besar: Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan
Program ini merupakan implementasi nyata dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Bengkulu dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait pembangunan rendah karbon.
Dengan adanya kucuran dana ini, pemerintah berharap masyarakat di Bengkulu Utara dan Rejang Lebong tidak lagi hanya menjadi “penonton” di wilayah hutan, tetapi menjadi aktor utama yang mampu menjaga kelestarian alam sekaligus memanen keuntungan ekonomi secara legal.
“Target akhirnya adalah kemandirian masyarakat menuju social forestry enterprise. Kita ingin ekonomi tumbuh, namun hutan tetap terjaga dalam bingkai ekonomi hijau,” pungkas Herwan.
(ABD)
