Menganalisis Pengaruh Oligarki Terhadap Kebijakan Publik
- Abdurahman Saleh
- Dwi Putri Permatasari
- Desi Putri Rahayu
- Amanda Triana Agustin
- Fajar Ilham
Program Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu
PENDAHULUAN
Secara umum demokrasi dipahami sebagai system politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui partisipasi dan perwakilan politik. Dalam kenyataan nya kualitas demokrasi tidak hanya dilihat dari pelaksanaan pemilu tetapi juga dari sejauh mana kebijakan public benar-benar mewakili kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia setelah reformasi system demokrasi berkembang cukup cepat terutama dalam hal prosedur politik. Namun, perkembangan ini juga disertai kritik mengenai semakin kuatnya peran oligarki dalam proses politik dan pembuatan kebijakan public. Oligarki dapat dipahami sebagai keadaan ketika kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai oleh sekelompok kecil elite yang mampu memengaruhi keputusan negara karena menguasai sumber daya dan memiliki akses ke lembaga politik.
Berbagai penelitian politik di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi yang hanya bertumpu pada pemilu tidak secara otomatis menghilangkan kekuasaan elite. Justru sebaliknya oligarki mampu menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi dan memanfaatkan aturan resmi untuk menjaga kepentingan mereka. Kondisi ini menimbulkan persoalan tentang mutu demokrasi Indonesia serta dampaknya terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Oleh karena itu masalah utama dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh oligarki terhadap kebijakan publik dalam sistem demokrasi Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara oligarki dan kebijakan publik dengan menggunakan konsep kekuasaan demokrasi dan negara dalam kajian ilmu politik.
PEMBAHASAN
Dalam kajian politik Indonesia oligarki sering dijelaskan sebagai hubungan erat antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Hadiz menyatakan bahwa oligarki terbentuk melalui kerja sama antara elite ekonomi dan elite politik yang memanfaatkan lembaga negara untuk mempertahankan kekuasaan mereka (Hadiz 2019). Oligarki tidak selalu menentang demokrasi tetapi justru memanfaatkan sistem demokrasi yang ada untuk menjaga kepentingannya. Dalam kondisi ini demokrasi menjadi ajang persaingan antar elite yang tidak sepenuhnya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.
Demokrasi Indonesia setelah reformasi menunjukkan kemajuan dalam hal prosedur seperti pemilu yang rutin kebebasan pers dan persaingan partai politik. Namun demokrasi yang menekankan kesetaraan politik dan keadilan sosial masih menghadapi banyak kendala. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya politik yang membuat para politisi bergantung pada pengusaha atau pemilik modal. Ketergantungan ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara elite politik dan elite ekonomi yang kemudian memengaruhi arah kebijakan publik (Nugroho 2024)
Dalam sistem seperti ini partai politik memiliki peran yang sangat penting. Idealnya partai politik berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia sering dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan politik yang kuat. Lazarus menjelaskan bahwa lemahnya demokrasi di dalam partai serta ketergantungan pada dana kampanye membuka peluang besar bagi campur tangan oligarki dalam pengambilan keputusan politik (Lazarus 2024). Akibatnya kebijakan yang diperjuangkan partai lebih mencerminkan kepentingan elite daripada kepentingan masyarakat pendukungnya.
Pengaruh oligarki juga terlihat jelas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Penelitian Agustino menunjukkan bahwa praktik politik uang dan keterlibatan jaringan oligarki dalam pemilu berdampak langsung pada kebijakan setelah pemilihan berlangsung (Agustino 2019). Kandidat yang mendapat dukungan dana besar memiliki kewajiban politik untuk memberikan balasan dalam bentuk proyek kebijakan atau kemudahan akses ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali lahir dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang bukan dari proses musyawarah yang adil. Desentralisasi yang diharapkan dapat memperkuat demokrasi di daerah juga belum sepenuhnya mampu membatasi pengaruh oligarki. Penelitian tentang pilkada menunjukkan bahwa oligarki di tingkat lokal memanfaatkan kekuatan ekonomi dan hubungan dengan birokrasi untuk mengendalikan proses politik daerah (Dinamika Oligarki 2020). Elite daerah memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan terutama yang berkaitan dengan anggaran dan proyek pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa oligarki tidak hanya kuat di tingkat nasional tetapi juga berakar di tingkat daerah.
Dalam kajian kebijakan publik dominasi oligarki memengaruhi seluruh tahapan pembuatan kebijakan. Pada tahap penentuan masalah isu isu yang dapat merugikan elite sering kali tidak diperhatikan. Pada tahap penyusunan kebijakan pilihan kebijakan dibatasi agar tidak merugikan kelompok berkuasa. Pada tahap pelaksanaan kebijakan pembagian sumber daya lebih banyak menguntungkan jaringan elite. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ananta yang menunjukkan bahwa konflik agraria dan perampasan tanah sering melibatkan hubungan antara pengusaha dan elite politik yang dilindungi oleh kebijakan negara (Ananta 2016).
Konsep kekuasaan dalam ilmu politik membantu menjelaskan kondisi ini. Kekuasaan tidak hanya berarti kemampuan memaksa tetapi juga kemampuan mengatur sistem dan membentuk cara berpikir masyarakat. Oligarki menggunakan kekuasaan strukturalnya untuk mengatur aturan politik dan membatasi partisipasi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini negara tidak sepenuhnya bersikap netral tetapi lebih berpihak kepada kelompok yang memiliki sumber daya besar. Meskipun demikian demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya tertutup. Media organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial masih berperan dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan publik. Namun tanpa perubahan mendasar dalam pendanaan politik transparansi kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat pengaruh oligarki akan tetap kuat. Demokrasi yang berkualitas menuntut perubahan hubungan kekuasaan antara elite dan masyarakat.
Pengaruh oligarki juga dapat dilihat dari cara kerja lembaga politik. Lembaga seperti parlemen pemerintah dan birokrasi seharusnya menjadi wakil kepentingan rakyat dan pengawas kekuasaan. Namun ketika lembaga tersebut dikuasai oleh elite yang memiliki kepentingan ekonomi besar fungsinya menjadi lemah. Nugroho menjelaskan bahwa banyak undang undang penting di Indonesia lebih merupakan hasil kesepakatan elite daripada hasil keterlibatan masyarakat secara luas (Nugroho 2024).
Dalam konsep negara kesejahteraan kebijakan publik seharusnya bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dominasi oligarki membuat kebijakan yang membagi kesejahteraan secara adil sering kali tidak menjadi prioritas. Kebijakan ekonomi lebih diarahkan untuk menguntungkan kelompok pengusaha besar sementara dampaknya terhadap masyarakat kecil kurang diperhatikan.
Hadiz menjelaskan bahwa hubungan antara negara dan pemilik modal di Indonesia membentuk pola pembangunan yang tidak merata (Hadiz 2019). Akibatnya kebijakan publik lebih berfungsi untuk memperkaya elite daripada memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Perilaku politik masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi ini. Ketika masyarakat merasa kebijakan lebih menguntungkan elite kepercayaan terhadap demokrasi dapat menurun. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi politik dan munculnya sikap tidak peduli. Penelitian tentang politik uang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menerima praktik tersebut karena merasa sistem politik tidak berpihak pada mereka (Agustino 2019). Sikap ini justru memperkuat kekuasaan oligarki karena dukungan politikdibangun melalui pemberian materi jangka pendek.
Media dan wacana publik juga berperan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang kebijakan publik. Ketika kepemilikan media dikuasai oleh kelompok tertentu pemberitaan cenderung memihak elite dan membatasi kritik. Akibatnya suara kelompok kecil dan masyarakat terdampak kurang terdengar. Ananta menunjukkan bahwa konflik agraria sering diberitakan secara tidak seimbang sehingga kepentingan masyarakat kalah oleh narasi pembangunan dan investasi (Ananta 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan oligarki tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga memengaruhi cara berpikir masyarakat.
Upaya mengurangi pengaruh oligarki memerlukan perubahan besar dan berkelanjutan. Perbaikan sistem pendanaan politik penting untuk mengurangi ketergantungan politisi pada pemodal besar. Selain itu keterbukaan dan pengawasan dalam proses pembuatan undang-undang harus diperkuat agar masyarakat dapat ikut mengontrol kebijakan. Lazarus menekankan bahwa penguatan demokrasi di dalam partai politik sangat penting agar wakil rakyat benar benar mewakili kepentingan publik (Lazarus 2024). Tanpa perubahan di tubuh partai kebijakan publik akan terus dikuasai elite yang sama. Selain itu penguatan masyarakat sipil dan pendidikan politik warga juga sangat penting. Partisipasi politik tidak hanya berarti memilih dalam pemilu tetapi juga ikut mengawasi kebijakan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Penelitian tentang oligarki di tingkat lokal menunjukkan bahwa daerah dengan masyarakat sipil yang kuat memiliki kemampuan lebih besar untuk melawan dominasi elite (Dinamika Oligarki 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan oligarki masih dapat ditantang.
Secara keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa hubungan antara oligarki dan kebijakan publik di Indonesia bersifat saling menguatkan. Oligarki memanfaatkan kelemahan lembaga dan perilaku politik masyarakat untuk mempertahankan kekuasaannya sementara kebijakan yang dihasilkan justru memperlebar ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu upaya memperkuat demokrasi harus difokuskan pada perbaikan struktur kekuasaan bukan hanya pada prosedur pemilu. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan ilmu politik untuk memahami dan memperbaiki hubungan kekuasaan demi kepentingan masyarakat luas.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa oligarki dalam demokrasi Indonesia bukan sekadar anggapan melainkan kenyataan politik yang dapat diamati. Oligarki memengaruhi kebijakan publik melalui penguasaan sumber daya ekonomi pendanaan politik dan jaringan kekuasaan. Demokrasi yang berjalan saat ini masih lebih bersifat prosedural dan belum mampu membatasi dominasi elite. Oleh karena itu penguatan demokrasi yang lebih substansial sangat diperlukan melalui perbaikan partai politik keterbukaan pendanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Tanpa langkah tersebut kebijakan publik akan terus berpihak pada oligarki dan menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat.
(ABD)
