BENGKULU, FaktaBengkulu.com – Kabar baik bagi dunia investasi di Bumi Merah Putih. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu resmi memulai langkah strategis untuk membedah sekaligus memperkuat sistem perizinan usaha di daerah.
Langkah ini diawali dengan agenda entry meeting pengembangan informasi awal pengawasan kemudahan perizinan berusaha yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/2/2026).
Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, yang membuka langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama. Menurutnya, pengawasan dari BPKP ini merupakan momentum bagi Pemerintah Provinsi untuk membenahi tata kelola agar lebih akuntabel.
“Ini masukan berharga. Saya minta semua pihak menyampaikan data yang sebenarnya, jangan ada yang ditutupi. Tujuannya jelas, agar Bengkulu semakin dilirik investor, terutama untuk investasi yang ramah lingkungan,” tegas Nandar.
Fokus BPKP: Evaluasi Sistem OSS dan Non-OSS
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Pusat, Fauqi Achmad Kharir, menjelaskan bahwa kehadiran timnya bertujuan memetakan proses bisnis perizinan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
Fokus utama pengawasan ini meliputi:
- Implementasi Sistem OSS: Sejauh mana sistem Online Single Submission berjalan efektif di lapangan.
- Sistem Non-OSS: Mengevaluasi prosedur perizinan manual atau sistem informasi pendukung lainnya.
- Identifikasi Potensi Daerah: Memetakan sektor apa saja yang berpotensi menarik modal besar ke Bengkulu.
“Kami ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai tata kelola perizinan. Hasil dari pengumpulan informasi awal ini akan menjadi dasar penyusunan pedoman pengawasan agar lebih tepat sasaran dalam memperbaiki sistem dan prosedur,” jelas Fauqi.
Dengan adanya pengawasan ketat dari BPKP, diharapkan hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha dapat diminimalisir. Pengawasan yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis mendatang ini diproyeksikan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan memangkas jalur birokrasi yang berbelit.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Sugimulyo, turut hadir memastikan bahwa sinergi antara auditor dan pemerintah daerah berjalan harmonis demi percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu.
(ABD)
