BENGKULU, FAKTABENGKULU.COM – Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi mulai memetakan masa depan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Digelar di Gedung Pola Merah Putih pada Jumat (10/4/2026), agenda ini menetapkan dua pilar utama: konektivitas infrastruktur dan kebangkitan sektor industri.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa tahun kedua masa kepemimpinannya akan menjadi momentum “tancap gas”. Menurutnya, infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan urat nadi yang menentukan kesejahteraan petani dan kecepatan perputaran ekonomi warga.
“Fokus kita tetap pada infrastruktur. Jika jalan dan akses mantap, hasil pertanian akan terserap maksimal dan ekonomi otomatis tumbuh. Kita sudah mulai di tahun pertama, dan tahun kedua ini dorongannya akan jauh lebih kuat,” tegas Helmi di hadapan peserta Musrenbang.
Memutus Rantai “Kekosongan” Industri
Salah satu terobosan besar yang diincar Pemprov Bengkulu adalah pecah telur pembangunan kawasan industri. Helmi mengakui bahwa Bengkulu perlu belajar dari kota besar seperti Medan yang sukses memanfaatkan kawasan industri untuk menekan angka pengangguran.
“Bengkulu harus punya kawasan industri sendiri untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam kita. Ini adalah ‘PR’ besar kita agar komoditas lokal tidak hanya keluar dalam bentuk mentah, tapi punya nilai tambah di sini,” tambahnya.
Strategi Sinkronisasi dan Pembiayaan Kreatif
Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani, menjelaskan bahwa RKPD 2027 dirancang dengan prinsip sinkronisasi berjenjang. Usulan dari tingkat desa hingga kabupaten/kota diselaraskan agar seirama dengan target nasional.
Ada tiga poin krusial yang menjadi bidikan Bapperida:
- Kawasan Industri: Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- Konektivitas: Integrasi akses jalan tol dengan pusat-pusat produksi.
- Daya Saing Daerah: Meningkatkan posisi Bengkulu di level nasional.
Mengingat keterbatasan fiskal daerah, Yuliswani menyebut pihaknya akan bersikap realistis namun progresif. “Kita tidak hanya bergantung pada APBD. Untuk program yang menjadi kewenangan pusat, kita jemput bola. Selain itu, keterlibatan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) akan kita optimalkan,” jelasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Penyusunan RKPD ini merupakan turunan dari RPJMD yang mencakup 7 prioritas pembangunan, 22 program strategis, serta 21 program unggulan. Yuliswani menekankan bahwa keberhasilan visi 2027 ini mustahil tercapai tanpa kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, pusat, hingga sektor swasta.
Melalui Musrenbang ini, Pemprov Bengkulu optimistis dapat menciptakan lompatan besar yang inklusif, memastikan pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota, tetapi menjangkau hingga pelosok desa di Bengkulu.
(ABD)
