FAKTABENGKULU.COM, BENGKULU — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bengkulu menggelar diskusi publik bertajuk “2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: Sekolah Rakyat dan Upaya Memutus Rantai Kemiskinan” di Set Up Caffe, Sabtu (24/10/2026).
Acara yang sarat akan gagasan konstruktif ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bumi Merah Putih, mulai dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Universitas Bengkulu (UNIB), hingga Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. kehadiran dua narasumber kompeten, yakni Dr. Elfahmi Lubis (Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu) dan Hendri Satrio (Ketua DPW PGK Bengkulu sekaligus Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seluma).
Perluasan Akses: Sekolah Rakyat Harus Hadir di Setiap Kabupaten/Kota
Dalam Penyampaian nya Hendri Satrio menyoroti peran strategis pendidikan sebagai fondasi utama dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, inisiatif “Sekolah Rakyat” yang digagas pemerintah sejalan dengan butir keempat dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Kendati demikian, Hendri memberikan catatan kritis terkait pemerataan fasilitas tersebut. Ia menyayangkan jika Sekolah Rakyat hanya berpusat di tingkat provinsi.
“Kami berharap Sekolah Rakyat bisa hadir di setiap kabupaten dan kota di Bumi Merah Putih. Tujuannya agar proses penunjang pendidikan ini tidak timpang, serta memangkas kendala jarak birokrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Hendri di hadapan para mahasiswa.
Ia juga berpesan kepada generasi muda agar senantiasa aktif mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kritik yang membangun.
“Mengkritisi pemerintah silakan saja, tetapi kritik itu bukan karena kita membenci. Kritik adalah wujud kepedulian untuk memberikan masukan dan evaluasi yang baik terhadap kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Menjangkau Masyarakat Desil 1 dan 2, Menyalakan Asa di Perdesaan
Senada dengan Hendri, Elfahmi Lubis menyoroti kelompok sasaran yang seharusnya menjadi prioritas utama dari program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat didesain khusus untuk merangkul anak-anak yang selama ini luput dari sentuhan pendidikan formal, terutama mereka yang tinggal di wilayah perdesaan dengan akses terbatas.
“Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah masyarakat yang berada pada kategori Desil 1 dan 2, yakni kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang belum tersentuh secara langsung oleh program pemerintah,” ujar Dr. Elfahmi.
Ia mengungkapkan keprihatinannya karena saat ini baru ada satu unit Sekolah Rakyat yang berdiri di Bengkulu dari total sembilan kabupaten/kota yang ada. Angka ini dinilai masih sangat minim untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang mendambakan pendidikan layak.
“Jika mereka diberi akses pendidikan yang memadai, hal itu tentu bisa mengangkat derajat, martabat, dan kesejahteraan keluarga mereka. Pendidikan adalah syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing kehidupan dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Melalui diskusi publik ini, kaum intelektual muda di Bumi Merah Putih didorong untuk terus mengawal kebijakan pemerintah pusat hingga daerah, memastikan bahwa program-program pro-rakyat seperti Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat hingga pelosok desa.
(ABD)
